Pemerintah Usul Biaya Beban Naturalisasi Diaspora Turun

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak, seorang anak keturunan indonesia yang ingin menjadi warga negara indonesia (WNI) harus melalui cara naturalisasi karena indonesia menganut kewarganegaraan tunggal
Sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Sebenarnya berapa biaya yang harus dikeluarkan bagi pemohon untuk dapat menyandang status kewarganegaraan sebagai WNI?

“Berdasarkan PP no 45 tahun 2014, biaya untuk naturalisasi sebesar Rp 50 juta, dan kita akan pangkas biaya naturalisasi tersebut hingga 5 juta rupiah”Ujar Dirjen AHU Kemenkum HAM, Freddy Haris dalam diskusi Kongres diaspora di JS Luwansa Kuningan Hotel, Jl HR Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Senin (22/8/2017). Menurut Freddy pihak kemenkumham telah mengusulkan ke kementerian keuangan agar pajak naturalisasi warga negara bisa di tekan hingga 5 juta.

Seperti diketahui indonesia selama ini menganut kewarganegaraan tunggal, namun banyak problem yang dialami warga Indonesia kawin campur dengan warga negara asing sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.
Sementara itu Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly akan mengusulkan biaya naturalisasi dan prosedur dwi kewarganegaraan pada anak hasil kawin campur menjadi prolegnas DPR 2018, “bagaimanapun anak hasil kawin campur adalah anak Indonesia, kedepannya berbagai usulan akan di sampaikan ke legislatif dan presiden”ungkap Yasonna dalam diskusi kongres diaspora 4 tersebut
Dalam diskusi kongres diaspora dengan tema
Pandangan Pemerintah & DPR mengenai DK di Era Globalisasi, dan jalannya mjd Prioritas di Tahun 2018 dengan menghadirkan pembicara Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, Dirjen AHU Freddy Harris, Renny Mallon (ketua Task Force tim advokasi dwi kewarganegaraan), Prof. dr.Satya Arinanto (guru besar dan ketua program pasca sarjana ilmu hukum Universitas Indonesia) serta Nuning Hallet  (wakil Diaspora)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here