Para Kiai Nahdlatul Ulama Pelajari DwiKewarganegaraan Dengan Banyak Perspektif

Pulau Rumberpon

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) menghadirkan para kiai, anggota DPR, pihak Kemendagri, dan pengurus harian PBNU untuk memaparkan pandangan mereka perihal Dwikewarganegaraan. Pengurus LBM PBNU dalam hal inimengangkat tema yang belakangan mengemuka dengan pencopotan Menteri ESDM Arcandra Tahar serta paskibraka Gloria karena status kewarganegaraannya.

Dikutip dari laman NU.co.id, dan beberapa Media, dari pendapat alim ulama NU Menurut Sekretaris LBM PBNU H Sarmidi, beberapa kalangan sudah angkat bicara perihal ini yang dalam hukum positif juga belum ada. Dalam hukum Islam pun demikian. Belum ada pembahasan dan pendapat yang mendalam dari para ulama perihal kewarganegaraan baik dalam fikih klasik maupun kekinian.

“Karenanya kita harus melihat banyak aspek yang mendasarinya. Kita juga perlu menakar plus-minus wacana pemberlakuan dwikewarganegaraan bagi Indonesia,” kata H Sarmidi di Jakara, Senin (19/9) sore.

Sebagaimana diketahui LBM PBNU melaksanakan bahtsul masail perihal Dwikewarganegaraan di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (20/9).

Menurut Sarmidi, kewarganegaraan ganda ini masalah pelik. Sebagian kelompok seperti komunitas diaspora yang mengadakan pertemuan dan kongres pada tahun 2015 di dua tempat berbeda, Jakarta dan Yogyakarta memandang positif Dwikewarganegaraan. Sementara sebagian kelompok memandang Dwikewarganegaraan mengandung problematika juga seperti persaingan ketenagakerjaan, masalah agraria, perkawinan, politik, dan lainnya.

Seperti diketahui sistem kewarganegaraan yang dianut Indonesia adalah kewarganegaraan tunggal seperti diatur antara lain dalam UU Nomor 12/2006. UU ini hanya memperbolehkan secara terbatas kewarganegaraan ganda untuk warga di bawah usia 18 tahun.

Masalah ini akan dibahas juga di DPR. Kalau DPR mensahkan UU Dwikewarganegaraan, apakah negara dalam posisi pihak yang diuntungkan atau sebaliknya, kata Sarmidi.

“Karenanya PBNU melalui LBM perlu membahas dan menetapkan hukum fikih perihal Dwikewarganegaraan ini. Hasil putusan bahtsul masail perihal ini dengan landasan nilai keagamaan Islam ini tiidak hanya berguna mengerem laju kesalahpahaman, tetapi juga dapat menjadi bagi pemerintah dan pengambil kebijakan dalam membuat undang-undang,” tandas Sarmidi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here