‘Main Cantik’ Menggiring Isu Dwi Kewarganegaraan Abad 21

Diskusi media Kewarganegaraan Indonesia Abad 21 yang diselenggarakan oleh Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI), Kamis (6/10) di Bakoel Coffee, Cikini

Dwi kewarganegaraan menjadi tema yang berat dan rumit akhir-akhir ini. Boleh memiliki paspor dua negara membutuhkan tahapan panjang dan berliku. Sasaran paling dekat adalah mensegerakan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Menurut daftar yang dimuat di http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, usulan perubahan UU 12/2006 ini ada di urutan 59 dari 170 produk undang-undang yang dibahas di DPR periode 2015 -2019.

Memang sudah ada beberapa kelompok yang sudah sejak lama berjibaku dalam perjuangan dwi kewarganegaraan ini. UU 12/2006 merupakan salah satu pencapaiannya, yaitu opsi dwi kewarganegaraan terbatas. Seperti tak mengenal lelah kelompok-kelompok seperti keluarga pernikahan antar bangsa, diaspora, bekas WNI, telah melakukan langkah-langkah sudah lanjut. Bisa dikatakan, bahwa kelompok-kelompok yang memperjuangkan dwi kewarganegaraan tersebut sudah menjadi ahli di bidang persoalan ini. Kelompok-kelompok tersebut bagaimanapun merupakan himpunan kekuatan dalam lini perjuangan dwi kewarganegaraan.

Di sisi lain, sebagian besar publik Indonesia sedikit atau mungkin malah tidak menaruh perhatian pada isu di kewarganegaraan ini. Sempat berada di bawah lampu sorot, ketika mencuat polemik paspor ganda Archandra Tahar, Menteri ESDM beberapa hari, juga paspor Prancis Gloria Natapradja Hamel. Setelah itu kembali hidup debat publik soal dwi kewarganegaraan. Apalagi ada peringatan sepuluh tahun UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut.

Dalam diskusi media Kewarganegaraan Indonesia Abad 21 yang diselenggarakan oleh Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI), Kamis (6/10) di Bakoel Coffee, Cikini, Aliansi Pelangi Antar Bangsa Nia K. Schumacher menyebutkan masalah dwikewarganegaraan menjadi bertentangan dalam beberapa perundang-undangan Indonesia yang mengakibatkan hak anak-anak hasil kawin campur tidak terpenuhi. Keluarga perkawinan campuran masih dibatasi kesejahteraannya karena kesempatan untuk bekerja mencari nafkah dipersempit oleh peraturan Ketenagakerjaan, sementara hak-hak kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945,” jelas Nia K Schumacher.

Gerakan Kebaikan Indonesia adalah gerakan masyarakat sipil non partisan yang bertujuan mengangkat kebaikan Indonesia di mana-mana, dengan memberdayakan jejaring kebaikan baik di dalam dan di luar negeri. Kami bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dwi kewarganegaraan lain dapat membangun landasan bersama. Tentu saja, masing-masing pihak atau kelompok berjalan sesuai keahlian dan fokus kepentingan masing-masing, namun tetap ada dasar yang bisa kita pakai untuk berjuang bersama. Diskusi Kewarganegaraan Indonesia abad 21 ini misalnya, digelar untuk tetap membuat topik dwi kewarganegaraan bergaung, dan makin dekat dengan publik Indonesia, tidak tenggelam di antara isu-isu lainnya.

Di abad 21, tantangan kehidupan di abad teknologi dan informasi ini membuat dunia makin seperti tak berjarak. Belum lagi persaingan dan keunggulan masing-masing negara, daerah atau kawasan. Kedekatan kita dan keterikatan antar kelompok masyarakat bisa berdasar pada perjuangan bersama. Isu-isu besar seperti ketimpangan, kemiskinan, pemanasan global dan perubahan iklim selalu membutuhkan platform yang luas agar bisa menampung berbagai kepentingan juga kekuatan. Kita pun bisa menempatkan isu dwi kewarganegaraan di abad 21 ini pada satu platform yang menampung berbagai kelompok.

Tantangannya adalah bagaimana membuat isu tersebut terus bergulir, masing-masing pihak berperan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing dan perlu diatur strategi bersama, termasuk melalui kampanye-kampanye kreatif. Untuk mendekatkan dan menebar pemahaman –yang tepat—tentang pentingnya dwi kewarganegaraan dibutuhkan kreativitas. Perjuangan lain yang sulit, misalnya gerakan kurangi kantong plastik menuju Indonesia bebas sampah pada 2020, dilakukan dengan cara kantong plastik berbayar di pasar-pasar swalayan. Toh, gerakan kantong plastik berbayar yang dicanangkan sejak Mei lalu, harus terhenti Oktober ini karena tidak adanya payung hukum yang permanen. Meski gerakan ini sudah terbukti positif, yaitu mengurangi jumlah sampah plastik di berbagai daerah, toh tingkat keperdulian publik tentang bahaya kantong plastik masih relatif rendah.

Kampanye dengan cara-cara kreatif bisa membuat sebuah isu yang berat dan sulit menjadi lebih dekat, ada kebersamaan, juga empati, dan syukur-syukur bisa jadi aliansi atau kawan seperjuangan. Kampanye-kampanye penyadaran akan bahaya kanker payudara yang menggunakan cara-cara kreatif –yang terkini dengan tema Lovepink—menjadikan masalah ini makin menjadi ‘milik bersama dan perjuangan bersama’. Yang mengkampanyekan tidak hanya para perempuan tapi juga banyak selebritas laki-laki yang menunjukkan empatinya. Itulah ‘main cantik’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here