Kewarganegaraan Ganda dibahas oleh Menteri Hukum dan HAM di KBRI Bern, Swiss

Yasonna Hamonangan Laoly

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly menghadiri Pertemuan masyarakat Indonesia di Wisma Duta KBRI Bern, Swiss pada tanggal (4/10/2016) pertemuan tersebut berlangsung sangat serius dan menarik. Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein Ibu Linggawati Hakim membuka diskusi tersebut dengan menyampaikan rasa terima-kasihnya atas kesediaan Menteri Hukum dan HAM bertemu langsung dengan masyarakat Indonesia, ditengah-tengah kunjungan beliau menghadiri General Assembly yang ke-56 WIPO (World Intellectual Property Organization) yang berlangsung di Jenewa. Hadir bersama rombongan MenKumHam Dirjen Kekayaan Intelektual Prof. Dr. AHMAD M RAMLI, S.H., M.H., FCBArb, Direktur Merek Bapak Fathlurachman, S.H.,M.M dan Direktur Teknologi Informasi Bapak Drs. Yasmon M.L.S, Bapak Ian Siagian, penasihat kehormatan Menkumham.

Dalam pengantarnya Bapak Yasona menyampaikan situasi perkembangan di dalam negeri dari berbagai sektoral yang sudah mulai menuju ke arah lebih bagus, disamping adanya beberapa reformasi yang perlu dilakukan di berbagai bidang, antara lain : reformasi penegakan hukum/peradilan, budaya taat hukum dan reformasi hukum itu sendiri. Disamping itu untuk menunjang perkembangan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih maju perlu ditingkatkan adanya infrastruktrur untuk mempercepat distribusi dan konektivitas, serta deregulasi.

Kewarganegaraan Ganda menjadi tema diskusi yang sangat menarik dalam pertemuan tersebut setelah MenKumHam memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri / diaspora untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Berangkat dari kasus mantan menteri ESDM Archandra Tahar dan Gloria Natapradja Hammel, ternyata masih banyak kasus-kasus lain yang sangat kompleks sehingga menjadi alasan mengapa kewarganegaraan ganda perlu segera disahkan.

Salah satu kasus lain yang terjadi adalah jika pernikahan dari pasangan perkawinan campuran berakhir ditengah jalan, anak yang menjadi korban, yang berakibat sangat buruk kepada orang Indonesia, karena tidak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara-negara lain yang memberikan perlindungan penuh kepada pemegang paspor Indonesia dalam kancah hukum internasioal. Disamping hal ini sangat mendesak, pemerintah dan DPR sudah saatnya melihat perkembangan dunia yang semakin mengglobal dan era persaingan internasional yang mau tidak mau kita harus mengikutinya.

Yasona menanggapi„justru disinilah peran masyarakat Indonesia di luar negeri sangat diperlukan. Sebagai duta bangsa , pelaksana soft diplomasi dalam berbagai bidang, saya yakin para perantau Indonesia ini bukan hanya sebagai „Fighter dan Survivor“, tetapi lebih dari itu untuk membawa nama harum Indonesia di kancah international“

Lebih lanjut Eva Reinhard, dari Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI) divisi luar negeri menyampaikan adanya anggapan bahwa orang Indonesia yang berganti paspor negara setempat adalah „Penghianat“ bangsa karena tidak adanya rasa nasionalisme. „Justru kami yang di luar negeri mempunyai rasa nasionalisme yang lebih kuat“ yang kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari agar nama Indonesia terangkat disini. Rasa nasionalisme kami tidak bisa hanya ditunjukkan oleh sebuah paspor, seperti kutipan pernyataan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.

Untuk mengakomodasi keinginan masyarakat Indonesia di luar negeri sementara ini, MenKumHam menyampaikan sudah adanya Peraturan Pemerintah PP No. 26/2016 sebagai pengganti PP No.31/2016 dengan masa ijin tinggal 5 tahun dan multiple entries. Peraturan Menteri atau PerMen nya akan segera dibahas dan ditanda-tangani, lanjutnya. Ini merupakan langkah transisi sampai pembahasan kewarganegaraan ganda bisa mencapai tujuan. (ER)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here