Gerakan Kebaikan Indonesia akan Menggelar Diskusi Bertajuk Kewarganegaraan Ganda dan Perlindungan HAM Mantan WNI 27 Oktober mendatang

Dipicu berita mengenai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang hanya menjabat selama 20 hari dan gadis pengibar bendera pusaka Gloria Hamel yang sempat “dipulangkan”, diskusi mengenai kewarganegaraan ganda kembali mencuat di Indonesia. UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan sudah mengakui kewarganegaraan ganda, tapi terbatas pada anak-anak hasil kawin campur sampai usia 18 tahun dengan masa transisi 3 tahun, sehingga maksimal umur 21 tahun.
Abad-21 diwarnai persaingan sekaligus saling ketergantungan antar-negara yang sangat kuat. Situasi itu membutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sumber daya manusia Indonesia bukan hanya ada di dalam negeri tapi juga mereka yang berada di luar negeri (diaspora).
Diaspora Indonesia bermukim lama di luar negeri karena tuntutan pekerjaan, menuntut ilmu atau karena menjalani perkawinan campuran. Selama ini peringkat paspor Indonesia yang rendah, lebih rendah dari Malaysia, membuat mereka seringkali kesulitan memperoleh akses pekerjaan, menuntut ilmu atau melakukan perjalanan. Hal ini membuat sebagian diaspora berganti paspor untuk memperoleh kemudahan akses tadi. Sebuah tindakan pragmatis semata, karena kebanyakan mereka mengaku masih cinta Indonesia.
Menyimak kenyataan itu, Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI) ingin berkontribusi mendiskusikan masalah kewarganegaraan ganda dengan beberapa tema.
1. Pentingnya kewarganegaraan ganda untuk melindungi hak asasi anak-anak hasil perkawinan campuran. Bagi anak-anak yang berusia menjelang 18-21 tahun, tentu sekarang masa yang menyedihkan karena harus memutuskan memilih salah satu paspor ibu atau ayahnya. Dari segi pendidikan, biasanya mereka rata-rata mengenyam pendidikan yang bagus di sekolah internasional dan menguasai lebih dari satu bahasa. Dengan kata lain, mereka adalah salah satu potensi sumber daya manusia yang unggul. (Waktu diskusi: September 2016)
2. Pentingnya kewarganegaraan ganda untuk melindungi hak WNI yang lama bermukim di luar negeri karena tuntutan pekerjaan, mencari ilmu atau menjalani perkawinan campuran. Sungguh sayang bila mereka harus kehilangan banyak akses dan kesempatan untuk maju hanya karena persoalan paspor. (Waktu diskusi: Oktober 2016)
3. Pentingnya kewarganegaraan ganda bagi bekas WNI, baik yang terpaksa kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena faktor politik di masa lalu maupun lantaran alasan hak asasi memperoleh akses yang luas dalam menjalani hidup. (Waktu diskusi: November 2016)

Pelaksanaan acara dan kegiatan akan dilakasanakan pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016
Waktu : 12.00– 15.00 WIB
Tempat : KeKINI Jalan Raya Cikini No.43/45 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat
Narasumber :
Indah Morgan (Gerakan Kebaikan Indonesia)
Muktiono, SH., M. Phil. Dosen & Perwakilan Serikat Pengajar HAM Indonesia (Sepaham Indonesia) , Koordinator Rule Of Law dan Human Rights.
Nur Kholis (Ketua Komnas HAM)
Bobby Adhityo Rizaldi (Komisi 1 DPR RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here