FISIP UI Gelar FGD Bahas Naskah Akademik Keluarga Kawin Campur

Perkawinan campuran, Perkawinan yang terjadi di indonesia tidak selalu antar sesama WNI ada istri warga negara indonesia (WNI) menikah dengan seorang warga negara asing (WNA), istri WNA menikah dengan suami WNI, banyak problem yang dihadapi oleh perkawinan campuran beda negara,  dan saat ini telah banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA), ada yang tetap tinggal di Indonesia, namun ada pula yang diboyong ke negara asal pasangannya.

Saat ini belum terdapat data resmi terkait jumlah WNI yang kawin campur. Namun menurut Aliansi Pelangi Antar Bangsa, jumlahnya mencapai ribuan orang.

Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB) serta Gerakan Kebaikan Indonesia (GKI) yang juga organisasi yang peduli terhadap WNI yang kawin campur serta diaspora Indonesia.

Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik  Universitas Indonesia bersama APAB serta GKI mengadakan  Focus Group Discission (FGD) bersama membahas problem kewarganegaraan Keluarga Perkawinan Campuran.

Diskusi FGD tersebut berlangsung di Gedung Nusantara 2 Fisip Universitas Indonesia, Jumat (6/9) dengan menghadirkan peserta dari Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Gerakan Kebaikan Indonesia dan Dosen UI Nur Widyastanti, S.H., M.H serta Heru Susetyo sebagai moderator

Pembahasan diskusi Naskah Akademik tersebut dengan mendengarkan data-data dari keluarga kawin campur mendengar problem lainnya seputar permasalahan anak kawin campur yang harus memilih kewarganegaraan, ketenagakerjaan, kepemilikan tanah dan bangunan (status kepemilikan properti), hingga soal administrasi kependudukan keluarga kawin campur.

“Ada begitu banyak kasus dan problem terkait pasangan keluarga kawin campur, anak kawin campur, kami ingin disamakan dengan keluarga lainnya pada umumnya di indonesia, Aturannya juga sangat rumit, terutama karena terkait perbedaan kewarganegaraan dan acuan hukum yang akan digunakan   dilihat dalam mengacu pada UU 2011 yang mendapatkan kewarganegaraan ganda apabila pasangan telah menikah selama 10 tahun atau lebih, dan sekarang kami ingin naskah akademik ini menjadi prioritas dalam proleg di DPR agar semua keinginan kami bisa terurai dan diselesaikan” kata Nia Schumacher selaku ketua APAB kepada kabarrantau.com

Sementara itu Nur Widyastanti, S.H., M.H berpendapat “sekarang orang kenal atau bertemu dengan warga lain di luar negeri hingga mereka menikah dan bukan menjadi kehancuran rumah tangga dan khusus keluarga kawin campur perlu adanya dual citizen (kewarganegaraan ganda) dan perlu di kerucutkan apa yang menjadi problem diaspora”ujar Nur Widyastanti yang juga dosen Fakultas Hukum UI

Dalam diskusi FGD tersebut, anggota APAB dan GKI yang hadir banyak menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, dan di sampaikan sebagai data komprehensif sebagai naskah akademik guna perubahan rancangan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan indonesia yang akan menjadi acuan dalam program legislasi DPR RI 2019-2024.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here