Ditjen AHU Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Kewarganegaraan Secara Elektronik

Semua orang yang ingin mengajukan kewarganegaraan Indonesia termasuk di luar negeri kini dipermudah dengan sistem aplikasi baru yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi ini disebut memudahkan akses pemohon dan memberi kepastian pelayanan. “Aplikasi ini tujuannya untuk menghilangkan yang manual menjadi online. Jadi selama ini kan keluhan masyarakat kita sukar mengakses harus datang ke KJRI sementara jaraknya jauh, bagi yang kawin campur (WNI dan WNA) padahal dia cuma mau ngurus keterangan permohonan untuk anaknya,” ujar Dirjen l Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris saat berbincang dalam Acara Diskusi interaktif Ditjen AHU Kemenkumham RI dengan Tema Menjawab Problematika Kewarganegaraan di Era Global dan Peresmian Aplikasi Kewarganegaraan Secara Elektronik dilaksanakan di Hotel Bidakara, Selasa (23/5/2017),

Dengan nara sumber Prof. Dr. Satya Arinanto, SH,MH Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, serta Ibu Ike dan Prof. Dr. Dino Patti Jalal, mantan Dubes RI di Amerika dan sebagai moderator Sinta Puspitasari

Warga Negara Indonesia yang meliputi di dalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut data informasi, saat ini Warga Negara Indonesia tersebar di 129 negara. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sebagai salah satu Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis ( UPT) yang mampu menjangkau memberikan layanan masyarakat sampai pada tingkat kabupaten/kota atuapun perwakilan di luar negeri.

Kurangnya sosialisasi terhadap Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia , mengakibatkan sering kali masyarakat maupun petugas layanan masyarakat dibidang kewarganegaan kurang mengerti dan memahami mengenai peraturan perundang-undangan dibidang kewarganegaraan .

Layanan Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik yang di resmikan bersamaan diskusi interaktif di Jakarta, 23/5. Pada hari ini ingin perubahan layanan kewarganegaraan yang selama ini dilakukan secara manual, diubah menjadi secara elektronik .

Pelayanan kewarganegaraan selama ini dilakukan secara manual, maka akan mengakibatkan semakin buruknya sistem pelayanan masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan semakin buruknya sistem pelayanan masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan seorang WNI terancam stateless (kehilangan kewarganegaraan).

Layanan Kewarganegaraan Elektronik tidak dimaksudkan untuk mempermudah warga egara asing menjadi Warga Negara Indonesia dalam memberikan hak untuk memperoleh , kehilangan , dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia . Selain itu layanan kewarganegaraan elektronik juga dimaksudkan untuk mewujudkan layanan yang efektif dan efisien berbasis teknologi , serta terhindar dari praktek pungli (pungutan liar).

Berdasarkakan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 47 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik , yang didalamnya mengatur mengenai ;

A. Aplikasi penyampaian permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

B. Aplikasi penyampaian permohonan tetap sebagai Warga Negara Indonesia.

C. Aplikasi Lapiran Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya :

D. Aplikasi permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia .

E. Aplikasi permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, baik atas kemauan sendiri atau karena perkawinan.

F. Aplikasi memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Selain layanan kewarganegaraan elektronik diatas , juga terhadap aplikasi yang diperuntukan bagi warga negara asing yang kawin sah dengan Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi warga negara indonesia , sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaian Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

Perubahan mendasar dari layanan kewarganegaraan elektronik , antara lain adalah : Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi yang tersedia , kapan saja dan dmana saja, pemohon dapat mengetahui alur proses permohonan, penandatangan Keputusan Menteri oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum secara elektronik

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here