Diaspora Indonesia : Sudah Saatnya Indonesia Menerapkan Dwi Kewarganegaraan

Seminar Nasional yang bertajuk Dwi Kewarganegaraan di Indonesia: Pembangunan Negara dan Keutuhan Sebuah Bangsa' di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Rabu (21/9).

Wacana tentang Indonesia menerapkan dwi kewarganegaraan kembali menjadi trending topik, paling tidak sejak mencuatnya kasus mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar anggota Paskibra, Gloria Natapradja Hamel. Archandra sempat berstatus tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) karena dirinya secara hukum kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara Gloria yang memiliki ayah berkewarganegaraan Perancis, nyaris gagal menjadi anggota pasukan pengibar bendera di Istana Negara.
Dan ini merupakan plus minus jika indonesia menerapkan Dwi kewarganegaraan

banyak pihak menilai diaspora indonesia sudah saatnya Indonesia menerapkan dwi kewarganegaraan bagi warganya karena akan memberikan hal yang positif bagi negara Indonesia.

“Setidaknya ada tiga hal positif yang diperoleh Indonesia jika menerapkan dwi kewarganegaraan,” kata Nuning Purwaningrum Hallet dari Indonesia Diaspora Network, ketika memberikan paparan pada acara Seminar Nasional yang bertajuk Dwi Kewarganegaraan di Indonesia: Pembangunan Negara dan Keutuhan Sebuah Bangsa’ di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Rabu (21/9).

Nuning Purwaningsih menejelaskan tiga hal tersebut adalah pertama dwi kewarganegaran meningkatkan kontribusi ekonomi dan human capital. Hasil studi yang dilakukan oleh Lebang dengan membandingkan 133 negara dalam kurun waktu 1980-2009 menunjukkan dwi kewarganegaraan turut mendorong remitansi yang lebih besar karena kebijakan tersebut didesain untuk menimbulkan perasaan inklusif dan pengakuan dari tanah air.

“Secara umum negara yang menerapkan dwi kewarganegaraan menerima remitansi 78 persen lebih banyak dibandingkan negara yang tidak menerapkan dwi kewarganegaraan,” katanya.

Kedua lanjut, Nuning, dwi kewarganegaraan tak terelakan karena Indonesia menganut kewarganegaraan ganda terbatas, di mana setelah usia 21 tahun maka pemegang ganda terbatas harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Ketiga, lanjutnya, transnasional dan migrasi menjadikan kaum emigran dan keturunannya sebagai bagian dari agen perubahan di tanah airnya dan melahirkan identitas baru sebagai kaum diaspora.

Bagi negara asal Indonesia adalah sumber investasi kapital baik secara ekonomi maupun human capital, diaspora dapat mentransfer keahlian dan pengertahuan, membawa pulang pengalaman bekerja dan bersaing diluar negeri, tingkat pendidikan, kontak luar negeri dan tabungan mereka di tanah air.

Menurut Nuning, mayoritas negara yang menerapkan dwi kewarganegaraan pada akhirnya hanya memberikan dwi kewarganegaraan bagi warga negaranya, dengan cara tidak menghilangkan status kewarganegaraan asalnya apabila wargaIndonesia mengambil kewarganegaraan lain atau memberikan kesempatan memperoleh kembali kewarganegaraan asalnya tanpa menghilangkan kewarganegaraan asing mereka.

Oleh karena itu Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan dwi kewarganegaraan secara selektif, baik dalam hal pemilihan negara dan selektif dalam menentukan subyek dwi kewarganegaraan.  “Intinya dwi kewarganegaraan yang aman dan menguntungkan agar dapat mempertahankan kewarganegaraan orang Indonesia,” katanya. 

Perlu Kajian
Sementara itu, Kasubdit Status Kewarganegaraan, yang juga Plh Direktur Tata Negara, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM, Agus Riyanto, mengatakan untuk menerapkan dwi kewarganegaraan diperlukan kajian hukum dalam bentuk naskah akademik dengan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek tidak hanya ekonomi, tetapi juga pertahanan, keamanan, sosiologi, budaya serta kesiapan dari penyelenggara negara.

“Undang-undang Kewarganegaraan dapat diubah kapan saja sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena sifat dari hukum atau undang-undang selalu terbukti tertinggal dari kemajuan masyarakat atau juga bersifat statis,” katanya di forum yang sama.

Dikatakan Nuning keinginan dwi kewarganegaraan selama ini dilakukan oleh Diaspora Indonesia, maka untuk penerapan dwi kewarganegaraan, hendaknya dilakukan secara bertahap yaitu dengan memberikan kemudahan terlebih dahulu kepada Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri dibidang investasi, keimigrasian, ilmu pengetahuan atau teknologi.  “Jika ini memberi dampak positif dapat diikuti dengan perubahan kebijakan dibidang lainnya, yang pada akhirnya dilakukan perubahan Undang-undang Kewarganegaran,” katanya.

Penerapan dwi kewarganegaraan diperlukan kajian hukum dalam bentuk naskah akademik dengan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek tidak hanya ekonomi, tetapi juga pertahanan, keamanan, sosiologi, budaya serta kesiapan dari penyelenggara negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here