Dewan Susu Minta Produsen Terbuka Kandungan SKM

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana meminta produsen susu kental manis terbuka mengenai kandungan susu kental manis. Informasi yang lengkap tentang kandungan susu kental manis ini dimasa mendatang dapat mencegah terjadi polemik susu kental manis, seperti yang terjadi saat ini.
Keterbukaan informasi tersebut dikatakan Teguh meliputi persentase bahan-bahan seperti susu segar, susu rekonstitusi, gula dan vitamin-vitamin. Tidak hanya menampilkan komposisi produk pada label, namun bagaimana produsen mengkomunikasikan kepada konsumen dengan bahasa yang mudah dipahami konsumen.
“Coba Anda baca label, apakah paham?,” ujar Teguh bertanya. Untuk itu, Teguh juga berharap asosiasi juga ikut mengedukasi konsumen dan tidak hanya menyerahkan pada pemerintah. “Intinya bagaimana agar konsumen mendapat penjelasan yang utuh. Tidak semua yang putih itu ada gizinya,” ungkap Teguh.
Polemik susu kental manis yang bergulir sejak awal 2018 ini, dan berakhir pada keluarnya Surat Edaran BPOM yang mengatur tentang label dan promosi susu kental manis, menurut Teguh bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, pada tahun 70 an, saat susu kental manis merupakan jenis susu yang banyak diproduksi sempat terjadi kasus yang sama. Karena ketidak tahuan konsumen dan minimnya informasi pada label produk, susu kental manis diberikan untuk bayi. Akibatnya, bayi menderita masalah pencernaan dan mencret. Peristiwa ini mendapat protes keras oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
“Ini masanya Badan POM harus menata ulang kebijakan, dimana harus ada kejelasan produk yang disebut susu memiliki kandungan susu berapa persentase susu segar, berapa persentase susu rekonstitusi, harus ada pendidikan untuk konsumen mengenai contain, bahkan sekarang ada yang menggunakan lemak nabati dan bukan lemak susu, produsen harus terbuka dong,” jelas Teguh.
Teguh tak menampik bila kebijakan BPOM akan berdampak terhadap investasi di Indonesia. Namun persoalan itu seharusnya dikembalikan pada ketentuan-ketentuan Kementerian Perindustrian , Kementerian Perdangangan dan pihak terkait lainnya. “Dari sisi industri tentu berdampak. Tapi jangan sampai bisnis ini juga sampai berimplikasi terhadap gizi. Perdagangan harus dilandasi fairness,” Teguh mengingatkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here