Derita Anak Kawin Campur Yang Gugatannya Ditolak MK

Gloria Natapraja Hame

Setahun sudah dalam peringatan HUT RI ke-71 tahun lalu anggota Paskibraka Gloria Natapradja Hamel diketahui sempat dicoret karena tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, sementara belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan ibu anggota Paskibraka Gloria Natapraja Hame, Ira Hartini Natapraja Hamel. Dan Ira mengatakan menerima dengan ikhlas putusan dari MK tersebut. Peristiwa ini mengangkat kembali permasalahan yang dihadapi pelaku kawin campur di Indonesia.

“Kita terima saja yang terbaik mungkin ya, karena pertimbangan MK, kan mereka lebih mengetahui di mana letak salahnya. Mungkin ini yang terbaik,” ujar Ira di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Namun, Ira tidak mau patah arang. Dia mengatakan ada jalan lain untuk menjadikan anaknya tersebut sebagai warga negara Indonesia. Kembali Ira menegaskan bila dia ikhlas menerima putusan MK.

“Kita kan masih ada jalan lain. Untuk Gloria sendiri nggak terlalu sulit mungkin ya untuk naturalisasi seperti yang sudah dijanjikan. Tapi anak-anak yang tidak punya kapasitas seperti Gloria ini yang saya sedih sebetulnya. Kalau itu memang yang terbaik kita coba hargai keputusan apapun. Walaupun itu sangat tidak menyenangkan ya, kecewa pasti tapi mau apa,” tuturnya.

Terkait proses naturalisasi Gloria, Ira mengatakan bila dia belum mengambil langkah apapun untuk menaturalisasi anaknya. Sebab, dia menunggu putusan dari MK terlebih dulu. Setelah hari ini MK memutuskan bila gugatannya ditolak, baru Ira akan menyusun langkah untuk melakukan naturalisasi Gloria.

“Intinya soal ini, respect saja sama putusan MK. Tapi seenggaknya pemerintah perhatikan juga anak-anak lain (seperti dirinya). Aku tahu rasanya tidak diakui sama negara sendiri. Ini kan takdir, jangan dibantah begitu saja. Kita nggak bisa milih kok,” tuturnya

Sementara itu Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) melihat apa yang dialami Gloria bisa terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian atau salah tafsir orang tuanya terhadap detail UU No. 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia yang membahas tentang anak dari hasil perkawinan campuran. Dalam pasal 41 disebutkan, anak-anak yang belum berusia 18 atau belum kawin mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah UU ini diundangkan.

Sedangkan saat Gloria lahir tahun 2000 yang berlaku UU No. 62 tahun 1958 yang menetapkan, anak yang lahir dari bapak orang asing dan ibu indonesia, maka anak otomatis ikut negara bapak.

”Undang-undang tidak berlaku surut melainkan berlaku pada saat ditetapkan dan ke depannya. Undang-undang tidak berlaku mundur, karenanya bagi yang lahir sebelum tahun 2006 harus melaporkan anaknya. Bagi anak yang lahir setelah 2006 secara hukum otomatis memiliki dwi kewarganegaraan,” jelas Juliani Luthan, Ketua Umum Perca saat di wawancarai Kabarrantau.com tahun lalu.

Status dwi kewarganegaraan terbatas diberikan pada anak-anak tersebut hingga usia 21 tahun. Juliani menjelaskan, saat UU tersebut disahkan menjadi kabar gembira karena adanya dwi kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang bisa melindungi mereka. Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya yang menyebutkan bahwa anak dari ibu Indonesia yang menikah lelaki WNA otomatis akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Walaupun otomatis memiliki dwi kewarganegaraan, secara administratif anak tetap harus didaftarkan untuk mendapat kartu affidavit dan sertifikat di imigrasi. Keduanya berguna sebagai identitas anak yang berstatus dwi kewarganegaraan.

”Nanti saat mau jadi WNI, Administrasi Hukum Umum (AHU) akan tanya affidaviti-nya. Ini juga berguna kalau anak traveling pakai paspor asing ketika masuk ke Indonesia, tinggal masukkan affidavit saja,” jelas Juliani.

Diberikan Waktu 4 Tahun

Apa yang terjadi pada Gloria menurut Juliani seharusnya membukakan mata semua pihak, terutama pelaku perkawinan campuran untuk memperhatikan betul aturan administrasi hukum yang terkait status. Hal yang detail itu sangat penting dan krusial bagi status kewarganegaraan anak perkawinan campuran.

Menurut Rulita Anggraini, Dewan Pengawas Perca, ada beberapa faktor mengapa orang tua tidak tahu atau tidak paham dengan UU yang ditetapkan 10 tahun lalu itu. UU itu memang sangat beda dengan UU sebelumnya yang sudah ditetapkan selama puluhan tahun.

Pemerintah sendiri sudah melakukan sosialisasi tapi masih banyak orang tua tidak mendapatkan informasi. Luasnya wilayah Indonesia dan tenaga yang mungkin terbatas bisa menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini sering pula terjadi bagi WNI di luar negeri karena KBRI tidak memahami secara utuh atau salah memberikan informasi apa yang harus dilakukan.

”Yang menjadi masalah ketika ada deadline empat tahun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Waktunya tidak bisa menjangkau semua. Di sini tidak menyalahkan siapa-siapa tapi itu kenyataannya,” tambah Rulita yang bersuamikan orang Amerika Serikat ini.

Sebagai organisasi masyarakat yang telah berbadan hukum sejak 29 April 2008, Perca hadir bagi keluarga perkawinan campuran. Mereka melakukan sosialisasi dan turut mengingatkan tentang deadline waktu pendaftaran saat itu.

”Persyaratannya saat itu walau tidak susah tapi banyak. Dokumen yang harus dikumpulkan seperti akte kelahiran, akte perkawinan, surat domisili dan lainnya. Apalagi yang tinggal di luar negeri, dokumen yang harus dikumpulkan bisa beda,” jelasnya.

Waktu empat tahun yang diberikan pemerintah ternyata masih menyisakan masalah yang merugikan anak yang tidak mengerti apa-apa namun menerima konsekuensi seperti apa yang terjadi pada Gloria. Walaupun sejak lahir hingga besar hidup di Indonesia, ketika terlewat memanfaatkan waktu pendaftaran dwi kewarganegaraan, jika ingin menjadi WNI harus melalui proses naturalisasi.

”Banyak pula yang salah tafsir mengartikan bisa memilih setelah 21 tahun. Padahal jika melewati usia itu otomatis menjadi WNA,” urainya.

Dengan UU yang sudah berjalan 10 tahun itu, menurut Rulita, sudah saatnya ditinjau kembali dan perlu dilakukan revisi secara komprehensif yang melibatkan berbagai instansi terkait. Apalagi pelaku perkawinan campuran semakin banyak, permasalahan yang yang harus dihadapi para pelaku juga makin kompleks. Karenanya, Perca mendorong DPR untuk membahas hal ini sejak dua tahun lalu.

Perca mendesak dilibatkan karena sebagai pelaku langsung. ”Kami yang tahu apa yang terjadi. Jangan sampai ada aturan yang terbentur sana sini karena tidak dikaji secara menyeluruh,” ungkap Rulita.

Juliani menambahkan, fenomena Gloria harusnya membuka mata banyak pihak, terutama pemerintah. Banyak aspek hukum yang masih belum jelas. Dengan momentum terkait dwi kewarganegaraan ini, diharapkan tetap diperhatikan juga pemenuhan hak sebagai warga negara yang dilandasi rasa keadilan.

Sementara itu saat di temui Gloria menyatakan menghormati putusan dari MK. Namun, dia juga meminta agar pemerintah memperhatikan anak-anak dari pernikahan campur.

“Intinya soal ini, respect saja sama putusan MK. Tapi seenggaknya pemerintah perhatikan juga anak-anak lain (seperti dirinya). Aku tahu rasanya tidak diakui sama negara sendiri. Ini kan takdir, jangan dibantah begitu saja. Kita nggak bisa milih kok,” tutur Ibunda Gloria, Ira Hartini Natapraja Hamel saat di wawancarai usai putusan di Gedung MK

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here