KOLOM : Dasar Disahkannya UU Kewarganegaraan Ganda (KG)

Ilustrasi Paspor

Oleh

Arnold Djiwatampu

Yang harus disepakati oleh semua, khususnya kita dan pemerintah, (saat ini DPR belum menganggapnya penting, apalagi menghadapi Pemilu adalah mengenai Dasar pemikiran perlunya KG (Kewarganegaraan Gada), atau lebih dari satu Kewarganegaraan.

Baiknya ditelesuri dalam BAB X UUD 45 tentan HAK AZASI MANUSIA, antara lain

1) Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.(Perubahan Kedua )

2) Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.(Perubahan kedua)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.(Perubahan kedua)

3) Pasal 28D ayat (4)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.(Perubahan kedua)

4) Pasal 28 G ayat (1)

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

5) Pasal 28 I ayat (4)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.(Perubahan kedua)

Dari Pasal 28A, intinya hak untuk hidup, mempertahankan hidupannya. [Seorang yang ke LN dan mencari nafkah tujuannya untuk mempertahankan kehidupannya]

Dari Pasal 28C ayat (1), intinya seseorang berhak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan untuk kualitas hidup dan kesejahteraannya [ke LN untuk kehicupan lebih baik, kesejahteraan, termasuk mengembangkan pengetahuan, dan berbisnis]

Dalam Pasal 28C ayat (2), intinya seseorang berhak untuk mengembangkan diri dalam kerangka bersama-sama membangun negerinya. [Ini saya dilakukan oleh kelompok2 Diaspora termasuk GKI, IDN, Perkawinan Campur, dll)

Dalam Pasal 28D ayat (4)

Sebagai WNAsing yang sebelumnya WNI dia berhak untuk kembali menjadi WNI, dan bias dikembangkan bahwa dia bisa KG, atau mempertahankan WN di tempat dia berusaha atau hidup, agar kehidupannya tidak merosot dan kehilangan sumber pencahariannya selama menjadi WNA.

Dalam Pasal 28G ayat (1), intinya seseorang berhak untuk dilindungi pribadi dan keluarganya, termasuk apa yang dicapai yang diperoleh saat di LN.

Dalam Pasal 28I ayat (4), intinya merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak azasi seseorang untuk memajukan, penegakan dan pemenuhan hak azasinya.

KESIMPULAN

Seseorang baik yang sebelumnya WNI, dan kemudian terpaksa atau tidak terpaksa melepaskan kewarganegaraannya menjadi WNA, tetap harus dilindungi di kapanpun dan manapun dia berada. Dan apabila dia harus melepaskan Kewarganegaraannya yang dia peroleh di tempat dia memajukan dirinya atau berusaha, maka itu berarti bertentangan dengan Hak Azasi yang dijamin dalam UUD 45.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here