Berkah dari Penguasa Wilayah

Berpakaian sederhana, bersarung, berpeci, dan mengalungkan sorban, penampilannya tenang dan tak banyak berbicara. Kharismanya mengikuti setiap langkahnya.
Warga Kabupaten Lombok Barat memanggilnya Mamiq Dar. Nama aslinya Lalu Daryadi. Di Lombok Barat, Mamiq Dar adalah tokoh penguasa wilayah. Memiliki anak buah yang militan, rumahnya luas,
dikelilingi puluhan berugak (gubuk khusus untuk tamu yang mampu menampung 20 orang) yang tersebar di setiap sudut
hamparan pekarangan.

Setiap hari rumahnya penuh oleh
warga yang hendak makan gratis secara bergantian. Harap maklum, di rumahnya setiap hari ada masakan khusus bagi
siapa pun yang datang. Mamiq Dar yang berusia 58 tahun itu merupakan tokoh yang disegani. Istrinya, Sumiatun, sempat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok
Barat–sebelumnya salah satu anggota di Komisi Kesehatan DPRD Lombok Barat.
Seperti suaminya, Sumiatun yang berusia 52 tahun ini berpenampilan sederhana–mengenakan sarung, busana yang
terlihat “kumal”, dan kerudung pendek. Ditemui pada suatu  pagi di salah satu berugak di rumahnya, Sumiatun baru saja
selesai ikut memasak bersama untuk disuguhkan kepada warga yang datang.
Dia mengungkapkan bahwa suaminya sangat jarang berbicara kepada orang lain. Itu sebabnya, menurut dia, warga lebih banyak mengadu kepadanya, atau melalui
dirinya. Di antara masalah yang dikeluhkan adalah layanan kesehatan. Aduan kepadanya, atau kepada suaminya,
merupakan jaminan akan direspons secara cepat oleh pemberi layanan. Warga memang meyakini, jika pemberi layanan tak mengindahkan apa yang disampaikan Mamiq Dar atau istrinya, pemberi layanan bakal mendapat sanksi dari pimpinannya. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa
Mamiq Dar adalah orang “kuat”, yang memiliki nilai tawar tinggi di kalangan pejabat di Lombok Barat. Warga memanfaatkan posisi ini untuk mengadu saat menghadapi kesulitan dalam layanan publik.

Sumiatun mengemukakan masih ada beberapa potensi positif yang bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah kesehatan di Sekotong, kecamatan perbatasan. Misalnya Program
Nusantara Sehat, yang cukup berarti bagi warga perbatasan yang selama ini tak mendapatkan layanan kesehatan dengan
baik. Program ini, katanya, juga sangat membantu tenaga kesehatan setempat yang selama ini tak bisa maksimal
melayani tersebab keterbatan tenaga. Dia berpendapat, Program Nusantara Sehat seharusnya dilakukan secara ajek,
tak dibatasi waktu, sampai layanan kesehatan dasar di sana berjalan normal dan layak.

Hal yang sama mestinya berlaku pula untuk program nasional seperti rumah tunggu bagi ibu hamil menjelang
masa bersalin, yang cukup menekan angka kematian ibu maupun bayi yang dilahirkan. Program ini sejalan dengan program pendataan keluarga sehat. Bidan selaku pemberi layanan di garis depan memiliki data yang akurat mengenai perkembangan kesehatan masyarakat setempat. Dari segi peraturan, Kabupten Lombok Barat memiliki Peraturan Bupati No. 44/2014 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam regulasi ini ditetapkan 15 bidang urusan, salah satunya adalah bidang urusan kesehatan. Standar dalam urusan kesehatan telah mengacu pada
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
kabupaten/kota. Peraturan bupati itu menetapkan 18 indikator kesehatan, di antaranya cakupan ibu hamil K4 (kontak dengan tenaga kesehatan yang keempat), cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI), cakupan pelayanan anak balita, cakupan pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia
6-24 bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, serta cakupan Desa Siaga Aktif. Seharusnya, Pemerintah Daerah aktif mengambil beberapa langkah yang menunjukkan komitmen peningkatan layanan kesehatan sesuai dengan peraturan bupati. Peraturan ini dapat menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran untuk kesehatan. Pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dapat diintensifkan untuk penanganan masalah-masalah kesehatan di tingkat desa. Pemerintah daerah harus memastikan pemerintah desa berkewajiban mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan, seperti untuk bantuan pengobatan warga miskin yang tak memiliki KIS, bantuan untuk ambulans, dan kesejahteraan untuk kader-kader kesehatan maupun kesejahteraan bidan desa. Pemerintah setempat juga belum maksimal memanfaatkan jaringan radio maupun televisi untuk memberikan informasi dan layanan kesehatan kepada warga. Padahal radio dan televisi menjadi media yang sangat digemari dan dapat
diakses warga pesisir. Yang kebetulan sudah diluncurkan adalah penggunaan
teknologi informasi dalam wujud aplikasi, yakni e-puskesmas, e-pustu, dan e posyandu. Tiga aplikasi terpadu ini merupakan sistem pengelolaan informasi situasi kesehatan yang dapat dipantau secara real time dari Pusat Data dan
Informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Pusat data ini terkoneksi dengan puskesmas, pustu, dan posyandu. Pusat data dapat dapat memantau perkembangan situasi kesehatan lengkap dengan data yang terseleksi menurut nama dan alamat. Dengan aplikasi yang sama, juga dapat dilakukan tindakan terencana bagi ibu-ibu dengan kehamilan resiko tinggi, mengurangi kelahiran di luar fasilitas kesehatan sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Masalahnya, baru sekitar 60 persen desa yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi ini dengan petugas terlatih. Pengembangannya perlu dilakukan secara serius.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here