Berbagi Kisah Pekerja Domestik di Negeri Panda

Indah Morgan

Tiongkok sesungguhnya bukanlah negara penerima buruh migran. Di samping berpenduduk terbanyak didunia, mereka juga mengutamakan penyerapan pengangguran di negaranya dengan lebih mengutamakan pekerja lokal dari pada mengimpor tenaga kerja dari Indonesia.

Siang itu ketika sedang menunggu bus di stasiun Ningbo, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Saya dikagetkan oleh suara yang cukup lantang, “Bu, ibu, dari Indonesia ya?” Saya terkejut dan menoleh, “iya”. Belum sempat meneruskan kata-kata, dia sudah nyerocos lagi, “waduh bu, hati saya senang sekali, akhirnya bisa bertemu dengan orang Indonesia di Ningbo, ibu sudah berapa lama bekerja di Cina? Majikannya orang apa? Kok boleh pakai kerudung? Gajinya berapa?”

Berondongan pertanyaan seperti itu sering muncul sejak kami sekeluarga pindah ke Cina dari Inggris, 3 tahun yang lalu. Agar lebih akrab, saya sering menempatkan diri pada posisi mereka sebagai pekerja domestik. Saya biasanya menjawab dengan santai bahwa majikan saya adalah orang Australia yang bekerja sebagai dekan ilmu sosial di Nottingham University dengan gaji standar. Lama kelamaan setelah kami akrab, barulah mereka mengetahui bahwa orang Australia tersebut adalah suami saya.

Semakin hari semakin sering saya menemukan kenalan pekerja domestik (baca: Buruh Migrant Indonesia – BMI) yang bekerja di Tiongkok dan ternyata tanpa memegang dokumen resmi. Mereka masuk ke Negeri Panda itu menggunakan visa turis yang hanya berlaku selama 3 bulan. Setelah itu terus menetap sampai melampaui waktu tinggal alias overstayed. Mereka biasanya dikenai potongan gaji selama 6-8 bulan oleh agen tenaga kerja tak resmi alias unregister employment agency. Ketika mereka berkenalan dengan sesama BMI yang gajinya lebih tinggi maka mereka akan keluar dari majikan lama dengan harapan akan mendapatkan gaji seperti kenalannya tadi. Tetapi ketika kesadaran itu muncul, visa turisnya sudah habis dan keluar dari majikan lama hanya dengan memegang foto copy paspor.

Tiongkok sesungguhnya bukanlah negara penerima buruh migran. Di samping berpenduduk terbanyak didunia, mereka juga mengutamakan penyerapan pengangguran di negaranya dengan lebih mengutamakan pekerja lokal dari pada mengimpor tenaga kerja dari Indonesia. Bila polisi, imigrasi maupun aparat pemerintah lainnya mengetahui ada majikan/employer yang memperkerjakan pekerja tanpa visa kerja, mereka akan kena denda RMB 100.000 (kurang lebih 200 Juta Rupiah). Si pekerja akan dicleansing, dimasukkan ke rumah pembersihan (kata halus dari penjara) dengan membayar denda plus membayar tiket pulang Indonesia.

Tapi pekerja Indonesia disukai oleh warga Tiongkok. Mengapa?

Orang Indonesia biasanya penurut, tidak banyak omong serta melaksanakan perintah majikan dengan baik. Sebaliknya pekerja domestik Indonesia mau masuk ke Tiongkok asal mendapatkan gaji lebih tinggi dari negara tempat mereka bekerja sebelumnya.

Kebanyakan BMI yang bekerja di Tiongkok memiliki kenalan agen gelap dan berpengalaman bekerja di LN sebelumnya. Dengan modal bahasa Inggris yang pas-pasan sudah menjadikan mereka pekerja yang memiliki nilai tambah dengan harga lebih murah dibanding dengan pekerja asal Filipina.

Keberadaan BMI tidak tercatat di kantor perwakilan Indonesia yang ada di Tiongkok, sehingga bentuk perlindungan yang maksimal tidak bisa diberikan kecuali mereka dalam keadaan urgent menghubungi KBRI/KJRI ketika mereka menghadapi masalah seperti perlu surat perjalanan laksana paspor (SPLP) yaitu semacam surat pengganti paspor untuk keperluan kembali ke Indonesia.

Pekerja migran itu biasanya mau mengadu nasib di negeri orang demi bisa membiayai keluarganya di Indonesia: untuk menyekolahkan anak, membayar cicilan rumah yang belum selesai, atau membantu saudara. Pendeknya, kebanyakan dari mereka bekerja ke luar negeri dengan alasan ingin keluar dari kemiskinan yang selama ini menjeratnya. Ada juga yang karena motif pribadi misalnya ingin mengobati sakit hati karena suaminya menikah lagi. Banyak lagi alasan lain, tapi intinya mereka secara sengaja telah melanggar hukum yang berlaku di Tiongkok.

Pada saat badan masih sehat, mereka tidak merasakan beratnya pekerjaan demi menutupi kebutuhan keuangan keluarga di kampung halaman. Mereka sama sekali tak memikirkan kesehatan mental, beban rindu kepada anak, saudara dan teman yang berada di Indonesia.

Mereka memiliki keberanian dan tekad yang tinggi untuk keluar dari segala kesulitan.

Mereka tidak mengutuk kegelapan tetapi rela mengorbankan dirinya untuk menjadi penerang dari kegelapan.

Mereka adalah pemasok devisa dan remitansi Negara.

Mereka adalah “breadwinner” keluarga yang tidak mengharapkan balas jasa.

Mereka “the lifter” keluarganya menjadi independent dan tidak tergantung kepada jatah sosial dari pemerintah.

Tapi mereka perlu mendapat perhatian dan solusi dari kita semua yang peduli.

Mungkin dengan pendekatan goverment to goverment (G to G) status mereka bisa dilegalkan seperti halnya pekerja profesional dan berketerampilan tinggi. Mungkin melalui training yang memadai mereka bisa mendapatkan pembekalan yang diperlukan agar lebih memahami hak dan kewajibannya. Mungkin dengan pembekalan seperti menabung, koperasi dan pengetahuan menjadi wirausaha yang memadai sebelum kembali ke Indonesia bisa membuat mereka punya pilihan kegiatan/usaha yang menghasilkan pendapatan ketimbang kembali bekerja ke luar negeri .

Kiranya hanya mereka yang lebih mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Dan hanya dirinya sendiri yang memiliki kemampuan mengubah nasib dan masa depanya. ****

Indah Morgan (Ningbo, Tiongkok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here